Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto: Istimewa)
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengapresiasi inisiasi Pemerintah Hongaria dalam pembentukan Indonesia – Hungary Investment Fund (IHIF) sebagai salah satu bentuk kerja sama antara kedua negara. Pemerintah Hongaria telah menyiapkan dana sebesar USD250 juta melalui pendanaan IHIF yang harus dialokasikan paling lambat pada 30 Juni 2021.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran IHIF untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dukungan finansial,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dari keterangan pers, Kamis, 22 April 2021.
Basuki menyetujui usulan Hongaria untuk mempercepat pembentukan IHIF dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Dia juga berharap agar Pokja itu dapat melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hongaria dan juga Indonesia Investment Authority (INA). “Kementerian PUPR fokus pada proyek infrastrukturnya, sementara untuk masalah keuangan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan,” kata Basuki.
“Tugas pokja adalah mempercepat proses pendanaan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggunaan dananya,” imbuhnya.
Pada 2020-2024 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp 623 triliun. Namun, kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 2.035 triliun. Untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan. Salah satu upayanya adalah melalui IHIF yang perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Hongaria pada 16 Februari 2021 lalu.
Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Judit Pach mengatakan, Hongaria dapat menambahkan on going project dalam IHIF serta menjanjikan produk yang berkualitas dan kompetitif terkait Hongarian content. “Kita akan mengaturnya dalam term of financing IHIF,” terang Pach.
Basuki berharap agar pendanaan proyek melalui IHIF dapat ikut berkontribusi dalam menggairahkan perekonomian nasional. “Saya harap proyek-proyek dari IHIF lebih banyak kandungan lokalnya dan banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Pokja juga harus membahas term of financing yang terkait kandungan lokal agar clear dalam pelaksanaanya,” tutup Basuki. (BRN)
