Tag: Kementerian ATR/BPN
Wapres Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
Jakarta – Pertumbuhan jumlah wakaf tanah di Indonesia terus meningkat sekitar 7 persen atau lebih dari 3.000 hektare setiap tahun. Tercatat, saat ...Kebijakan LSD Bukan Kiamat Sektor Properti
Jakarta – Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengklaim kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) yang ...Harmonisasi Tata Ruang, Kunci Hadapi Dinamika Pembangunan
Jakarta – Harmonisasi Tata Ruang sangat bersinggungan dengan kepastian hukum Hak atas Tanah masyarakat dan perizinan berusaha. Ini juga menjadi kunci yang ...Kementerian ATR/BPN Tambah SDM Penilai Pertanahan Profesional
Jakarta – Kebutuhan pasar terhadap profesi Penilai Pertanahan masih sangat besar. Saat ini sumberdaya manusia (SDM) Penilai Pertanahan masih sangat minim yakni 284 ...Kementerian ATR/BPN Buka Peluang Alih Fungsi LSD
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang adanya alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD). Ketentuan yang tertuang dalam ...Kementerian ATR/BPN Dukung Penuh Perwujudan IKN Nusantara
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai poros pembangunan IKN Nusantara berupaya memastikan kelancaran pada proses pemindahan IKN. ...Pemegang HAT Wajib Optimalisasi Pemanfaatan Tanah
Jakarta – Pemegang hak atas tanah (HAT) berkewajiban menjaga dan memanfaatkan tanahnya secara optimal sesuai peruntukannya. Pengendalian dan pengawasan HAT yang telah terbit ...WNA Miliki Properti di Indonesia, Pemerintah Beri Perlindungan Hukum
Jakarta – Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi warga negara asing (WNA) yang telah memiliki properti di Indonesia. Salah satu ...Kementerian ATR/BPN Sosialisasi Pentingnya Konsolidasi Tanah
Jakarta – Kendati konsolidasi tanah sudah diterapkan sejak tahun 1980 silam, namun ketiadaan konsep pengembangan pertanahan telah memicu timbulnya beragam persoalan. Kementerian Agraria ...PP Nomor 20/2021 Diklaim Bukan Ancaman
Jakarta – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar bukan merupakan ancaman keberlanjutan bagi dunia ...
